Gagal pada Pilpres 2004, Kini Jadi Penasihat Prabowo

 Wiranto kembali muncul di hadapan publik untuk menanggapi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia muncul di hadapan publik dengan atribusi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

Kemunculan Wiranto adalah untuk menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan Forum Purnawirawan tersebut.

"Tentunya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ," ujar Wiranto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Wiranto sendiri dilantik Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan pada Selasa (22/10/2024).

Karier Politik

Adapun di kancah politik, Wiranto kerap mengisi pos sebagai menteri hingga jabatan lain di era Soeharto, Abdurrahman Wahid, Joko Widodo (Jokowi), hingga Prabowo.

Setelah menjadi Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan Keamanan pada 1998 - 1999, Wiranto kemudian menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Kemudian pada 2004, Wiranto memutuskan maju sebagai calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2004.

Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid yang diusung oleh partai Golkar, PDK, Partai Patriot, dan PPNU.

Dalam Pilpres 2004, pasangan tersebut mendapatkan nomor urut 1 dan menghadapi empat pasangan lainnya, yakni Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, serta Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Namun pada putaran pertama Pilpres 2004, Wiranto-Salahuddin Wahid berada di peringkat ketiga dengan memperoleh 22,15 persen atau 26.286.788 suara. Mereka akhirnya tidak dapat maju ke putaran kedua Pilpres 2004.

Mendirikan Hanura

Wiranto kemudian memutuskan untuk keluar dari Partai Golkar dan kemudian membentuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 2006.

Partai Hanura saat itu didirikan sebagai bentuk perjuangan dalam mengembalikan fungsi partai politik sebagai organ untuk melakukan pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, yang muaranya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian pada Pilpres 2009, ia kembali maju dalam kontestasi, tetapi kali ini menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Jusuf Kalla yang diusung oleh Partai Golkar.

Jusuf Kalla-Wiranto mendapatkan nomor urut 3 dan menghadapi pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Namun, pasangan nomor urut 3 itu gagal maju ke putaran kedua Pilpres 2009 karena hanya mendapati 12,41 persen atau 15.081.814 suara.

Bergabung di Era Jokowi

Singkat cerita, Wiranto kemudian ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia pada periode pertama Presiden Jokowi.

Ia menjabat pada 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019, sebelum akhirnya digantikan oleh Mahfud MD.

Kemudian pada periode kedua Presiden Jokowi, Wiranto menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) selama lima tahun.

Penasihat Khusus Presiden

Pada pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ia menduduki posisi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

Wiranto pun muncul ke publik untuk menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri. Dalam konferensi pers di Istana, ia menekankan bahwa keputusan dalam pemerintahan tidak diambil hanya berdasarkan satu sumber informasi.

"Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan," ujar dia.

Setelah kemunculannya itu, Wiranto kembali menjadi pemberitaan ketika tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang di dalamnya terdapat nama-nama seperti Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Satu dari lima sikap Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang berisikan Wiranto itu adalah mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai dengan Asta Cita