Senja di tahta gading: Rektor angkuh di ujung tanduk, jembatan politik telah terputus

 Aura Kemenangan yang meredup, langkah kedua Sang Nakhoda yang terganjal beban kesombongan, akhirnya berada di ujung terowongan kegelapan. Tanpa kawan, tanpa kesan, pun tanpa ada dukungan yang sejati. Semua hanya ada dalam ilusi karena sang Nahkoda sombong mulai ditinggal kawan.

Langit di atas Menara Gading kampus tampak mendung, bukan karena cuaca, melainkan karena aroma ketidakpastian politik yang menyelimuti ambisi seorang pemimpin. Prof. Dr. Gaklakulagi,  sang rektor yang kini sedang berjuang untuk mengamankan tiket periode keduanya, menghadapi badai politik yang jauh lebih ganas dari perkiraannya. Jembatan emas menuju periode kedua, kini terasa rapuh, seolah nyaris ambruk digerogoti rayap kesombongan.

Selama menjabat, Prof. Gaklakulagi dikenal sebagai "Raja di Istana Gading" yang memegang kendali dengan tangan besi. Kaca mata kekuasaan yang ia kenakan tampaknya telah membuatnya lupa diri, mengubahnya dari seorang akademisi terhormat menjadi sosok yang angkuh laksana Mercusuar, menjulang tinggi namun tak pernah mau menunduk melihat riak di bawahnya.

Panggung kekuasaan telah membuat lidahnya kelu untuk mendengar, dan matanya buta untuk melihat wajah-wajah yang terasing. Ia membangun tembok tinggi, bukan jembatan, ujar seorang sumber internal yang enggan disebut namanya, menggambarkan sikap sang rektor.

PEMIMPIN YANG MENABUR ANGIN, MENUAI BADAI

Gaya kepemimpinan sang rektor disebut-sebut sebagai cerminan "hukum rimba" di koridor akademik. Mereka yang dianggap tidak seirama dengan orkestra kekuasaannya atau dicap sebagai "musuh dalam wilayahnya" diperlakukan bak bidak catur yang dengan mudah disingkirkan dari papan permainan. Pencopotan jabatan dan pemecatan terhadap mereka yang berbeda pandangan menjadi catatan kelam yang kini kembali dibuka sebagai surat gugatan politik.

Pencopotan bagi mereka yang dibenci dicampakkan dari ranahnya, seolah "daun kering yang diterpa angin. Sikap dzalim melalui perlakuan keras dan dzalim kepada lawan politiknya telah menciptakan "sumur kebencian" yang kini airnya tumpah membanjiri arena politik senat.

BINTANG UTARA TELAH MEMALINGKAN WAJAH

Pukulan telak yang paling menentukan datang dari langit politik nasional. Dukungan yang dulu menjadi angin di layar kapal sang rektor, kini telah berbalik arah. Tokoh nasional putra daerah yang selama ini dianggap sebagai "Bintang Utara" pemberi arah dan penentu keyakinan anggota senat, dilaporkan telah menarik penuh dukungan politiknya.

Keputusan sang tokoh nasional untuk memalingkan wajah dinilai sebagai respons atas angkuhnya tabiat sang rektor yang dinilai sudah terlampau jauh dari bumi. Tanpa dukungan dari Bintang Utara, langkah sang rektor di hadapan senat yang merupakan pemegang kunci pemilihan, terasa seperti perahu tanpa dayung di tengah samudra.

Ini adalah kisah klasik tentang seorang pemimpin yang berhasil mencapai puncak, namun lupa cara menapak bumi. Kekuasaan, yang seharusnya menjadi amanah, justru menjelma menjadi racun yang mematikan nurani. Kini, sang rektor harus menghadapi kenyataan bahwa tahta gadingnya mungkin akan segera menemukan senjanya, diiringi bisikan pahit dari mereka yang dulu ia anggap remeh. Pemimpin yang lupa diri, akan kehilangan segalanya.

Kartu As Rektor di meja kekuasaan dan harga diri yang tergadai serta perjalanan Dinas beraroma politik, di mana suara senat ditukar dengan Tiket Wisata Berkelas. Drama perebutan takhta di Menara Gading memasuki babak yang semakin memprihatinkan. Rektor petahana, yang berambisi melanggengkan kekuasaan untuk periode kedua, dituding telah menggunakan dana institusi sebagai "umpan" untuk menjinakkan para "pemilik kunci" anggota senat. Skema yang diterapkan bukanlah politik negosiasi yang elegan, melainkan sebuah lelang suara terselubung yang mengoyak marwah lembaga akademik.

Dana sebesar Rp650 juta, kata kalangan internal yang prihatin, diduga telah dialokasikan untuk perjalanan dinas anggota senat , walau tidak dibagikan secara merata. Anggaran tersebut dikelola layaknya alat pemetaan dukungan, di mana nilai sebuah suara diukur dari jarak tempuh perjalanan yang ditawarkan. Ini adalah taktik beli kucing dalam karung di mana integritas anggota senat dipertaruhkan demi tiket liburan.

DISKRIMINASI GEOGRAFIS: ANGGOTA SENAT  IDENTIK DENGAN PENERIMA BANSOS

Hal yang paling menyedihkan adalah cara rektor memperlakukan para anggota senat. Perlakuan ini dinilai merendahkan, dan tidak berbeda dengan mekanisme pembagian Bantuan Sosial (Bansos) bagi kelompok yang dianggap membutuhkan belas kasihan.

Jatah Premium (Luar Negeri + Istri).Anggota senat yang "abu-abu" atau dinilai paling sulit dirayu, diberikan "paket Bansos VVIP" berupa perjalanan dinas mewah ke luar negeri bersama istri. Ini adalah harga tertinggi untuk suara yang paling alot.

Jatah Menengah (Jawa-Sumatera).Mereka yang dianggap "agak jinak" namun masih perlu sentuhan, mendapatkan "Bansos Kelas Menengah" dengan perjalanan domestik ke Pulau Jawa dan Sumatera.

Jatah Lokal (Sulawesi). Sementara itu, anggota senat yang sudah dicap"tunduk dan mudah ditundukkan" hanya disuguhi "Bansos Kualitas Rendah", yaitu perjalanan dinas di seputar Sulawesi, bahkan hanya ke provinsi tetangga.

Anggota senat, yang seharusnya menjadi garda terdepan integritas akademik, kini diperlakukan layaknya kaum duafa yang menanti uluran tangan kekuasaan. Mereka dipetakan, dibedakan, dan diberi jatah rezeki sesuai tingkat kesulitan rektor untuk merebut suara mereka, kritik seorang pengamat politik kampus yang prihatin.

PENGECUALIAN DAN PERPECAHAN: TEMBOK DISKRIMINASI DI JANTUNG INSTITUSI

Skema ini juga menciptakan tembok diskriminasi di dalam institusi itu sendiri. Anggota senat yang sejak awal dicap sebagai barisan penentang atau musuh politik rektor, sama sekali tidak mendapatkan alokasi perjalanan dinas. Mereka seolah diumumkan sebagai non-penerima manfaat karena tidak kooperatif dengan agenda kekuasaan.

Perjalanan dinas, yang seharusnya menjadi fasilitas untuk peningkatan kapasitas institusi, telah direduksi fungsinya menjadi "ALAT GRATIFIKASI BERBALUT LEGALITAS". Dengan memilah dan memilih anggota senat berdasarkan tujuan perjalanan yang berbeda-beda, rektor secara kasat mata sedang mengirimkan pesan, bahwa Nilai dukungan politik Anda setara dengan harga tiket pesawat dan tujuan wisata Anda.

Ironisnya, di tengah perebutan kursi kepemimpinan ini, yang terkorban bukan hanya etika, melainkan juga marwah dan harga diri para anggota senat yang terpaksa menerima "sedekah politik" yang diskriminatif ini. Ini adalah pelajaran pahit tentang bagaimana kekuasaan yang lupa diri bisa mengubah tokoh-tokoh terhormat menjadi "objek pemetaan Bansos" demi kelanjutan ambisi.

MENANTI PALU AUDIT DAN PEMULIHAN MARWAH KORBAN

Aroma pergantian rezim di Menara Gading tak hanya memicu ketegangan politik, tetapi juga membangkitkan gelombang harapan dari "korban-korban sunyi" yang selama ini terzalimi. Kisah tentang rektor petahana yang angkuh laksana patung perunggu dan memperlakukan anggota senat sebagai penerima Bansos politik, kini mendekati titik klimaks. Kesombongan dan tangan besi telah menghasilkan tumpukan dosa institusi yang hanya bisa dicuci dengan air mata reformasi.

Masyarakat akademik, yang lelah menyaksikan drama otoritarianisme, kini mendesak agar rektor yang baru kelak tidak hanya sekadar menggantikan posisi, tetapi juga menjadi "Juru Damai dan Juru Bersih" sejati.

PEMULIHAN MARTABAT

Tugas pertama dan terpenting bagi rektor penerus adalah menarik semua duri kezaliman yang telah ditancapkan oleh pendahulunya. Para akademisi dan staf yang dipecat, dicopot dari jabatan, dihakangi kenaikan pangkat, ditutup pintu rezekinya, atau disingkirkan dari arena kekuasaan hanya karena berbeda kiblat politik, harus segera diberikan amnesti dan abolisi institusional.

Pemulihan ini bukan sekadar mengembalikan mereka dalam harkat sosial semula, tetapi tentang pemulihan martabat yang telah diinjak-injak. Ini adalah tentang mengembalikan kehormatan mereka yang dicap "musuh" hanya karena kejujuran dan integritasnya.

Institusi ini bukan lagi milik seorang individu, ia adalah milik kolektif. Sudah saatnya jeritan batin para korban di dengar, dan rektor baru harus menjadi tangan keadilan yang menyeka air mata mereka, ujar seorang akademisi senior, menyiratkan betapa dalamnya luka yang diciptakan oleh rezim selama ini.

MENGGANDENG APARAT UNTUK MEMBONGKAR KOTAK PANDORA

Selain pemulihan moral, harapan besar juga tertuju pada audit total atas seluruh paket proyek yang dikelola di bawah bayang-bayang kekuasaan. Jika ambisi kekuasaan periode kedua telah membutakan mata hingga diduga tega menggunakan dana Rp650 juta sebagai harga beli suara anggota senat, maka sangat mungkin dana universitas lainnya juga telah menjadi sumur tanpa dasar bagi penyalahgunaan, dan warek bidang perencanannya harus masuk di Maku, sebab di sanalah awal terjanya penyimpangan anggaran bersama warek bidang keungan.

Rektor baru harus menunjukkan ketegasan layaknya samurai dengan segera melibatkan aparat penegak hukum (APH). Penelusuran proyek harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh, dari pembangunan fisik hingga pengadaan barang. Hanya dengan membuka "Kotak Pandora" ini dan memastikan dana publik tidak disalahgunakan, institusi dapat memulihkan kepercayaan publik yang sempat tergerus oleh keangkuhan seorang pemimpin.

Akhir masa jabatan seorang pemimpin yang lupa diri harus menjadi penanda bahwa siklus kezaliman telah berakhir. Ini adalah momentum emas bagi Menara Gading untuk menegakkan kembali panji kejujuran dan etika akademik, agar kelak, tidak ada lagi korban yang bergelimpangan hanya demi memuaskan ambisi seorang penguasa.

MEREMEHKAN SUARA MENTERI DENGAN 'BANSOS' YANG MEMALUKAN

Ambisi petahana di Menara Gading untuk merebut periode kedua kian menyerupai tragedi Yunani. Setelah terungkapnya skema "Bansos Politik" berupa perjalanan dinas diskriminatif untuk membeli suara senat adalah sebuah perlakuan yang merendahkan anggota terhormat setara dengan kaum duafa. Petahana kini terlihat yakin dapat mengabaikan sepenuhnya suara Menteri yang memegang otoritas penentu.

Keyakinan ini bersandar pada hitungan arogansi yang sungguh di luar nalar. Dalam mekanisme pemilihan rektor, suara Menteri seringkali menjadi "Jangkar Penentu", namun petahana tampaknya berencana mematahkannya dengan totalitas suara senat.