DPRD Jatim dorong penguatan ketahanan keluarga dalam RPJMD

 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan ketahanan keluarga yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.

“Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono, di Surabaya

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Agus Cahyono, mengapresiasi dimasukkannya isu ketahanan keluarga ke dalam dokumen RPJMD, namun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menyusun dan membahas Rancangan Perda Ketahanan Keluarga sebagai landasan hukum dalam penguatan institusi keluarga di Jawa Timur.

Selain itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta penguatan ekonomi berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Fraksi PKS juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Agus menyebut terdapat 23 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata provinsi yang berada pada angka 75,35 tahun 2024.

“Daerah-daerah seperti Madura, Tapal Kuda, Lingkar Selatan, dan Pantura membutuhkan afirmasi kebijakan pembangunan. RPJMD harus hadir sebagai strategi jangka menengah yang menyentuh wilayah-wilayah tertinggal,” ujarnya.

Di sektor pertanian, PKS meminta adanya dorongan terhadap pertumbuhan daerah berpendapatan rendah melalui kebijakan afirmatif dan pengembangan industri berbasis pertanian.

Dalam aspek keuangan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun mengingatkan agar upaya tersebut tidak membebani masyarakat kecil.

Fraksi juga menyoroti penurunan proyeksi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD, serta mendorong restrukturisasi dan penguatan tata kelola BUMD agar lebih berkontribusi pada PAD dan pelayanan publik.

Terkait belanja daerah, PKS mendorong agar peningkatan belanja modal tidak stagnan dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi syariah sebagai strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta industri halal dinilai perlu ditingkatkan.

“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama. Kami berharap Pemerintah Provinsi mampu menjalankannya dengan responsif, adaptif, dan penuh keberpihakan kepada rakyat,” tuturnya.